Management of Hajj Funds in Sukuk Investment from an Islamic Economic Perspective
DOI:
https://doi.org/10.58223/icie.v2i1.204Keywords:
Haji fund management, Investment, Sukuk, Islamic EconomyAbstract
One of the impacts of the Covid-19 pandemic is the cancellation of Hajj departures in Indonesia in 2020, based on the Decree of the Minister of Religion (KMA) Number 494 of 2020. The delay in the departure of the Hajj even though the more pilgrims register for Hajj, the more funds will be received. Banks cannot manage that much haj funds, so they are stored in state sukuk. Hajj funds are managed in State Sharia Securities (SBSN) or State Sukuk by the Ministry of Religion through the Hajj Management Financial Management Agency (BPKH). How is the management of Hajj funds on state sukuk, is it effective or not. This research is a qualitative research with literature study. The results of this study are that the mechanism for managing Hajj funds begins with the way pilgrims register and pay. After the funds have been collected, the BPKH manages the money through each congregation's account at the bank. Fund management exists in several placements, one of which is sukuk. Placement in this sukuk is good but not optimal when viewed from the yields obtained, but when viewed from the risks faced, this sukuk investment is very effective. Research can be used as a reference source for parties who need information about the management of Hajj funds, especially for pilgrims who are waiting for the pilgrimage to depart.
References
Boy Azhar. (2020). Kuota Haji Indonesia Tahun 2021 Ditetapkan Setelah MoU dengan Arab Saudi. Www.Kemenag.Go.Id.
By Humas BPKH. (n.d.). Total Dana Haji yang Dikelola BPKH Sebesar Rp144,91 Triliun. Www.Bpkh.Go.Id.
Fasa, M. I. (2016). Sukuk : Teori Dan Implementasi. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 80. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476
gomuslim. (2018). Ini 31 Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Penerima Setoran Dana Haji 2018-2021. Gomuslim.Co.Id.
Gunawan, I. (n.d.). Tantangan Kinerja, Tatakelola dan Sinergi serta Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan yang Berkesinambungan. Deputi Investasi Surat Berharga Dan Emas BPKH.
Haji, R. D. (2020). Laporan Keuangan BPKH tahun 2019 (Vol. 2019).
Hariyanto, E. (2016). Investasi Dana Haji Pada Sukuk Infrastruktur. Kementrian Keuangan, 1–3.
Hidayati, A. N. (2017). Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 227–242.
Humas BPKH. (2022). BPKH: Investasi Dana Haji Didasarkan Tiga Tujuan Besar. Www.Bpkh.Go.Id.
Irawan, F. (2021). Pengelolaan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Dana Haji Indonesia. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 91–106. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.391
Kebidanan, U.-U. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. In Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab (Vol. 1, Issue 1, p. 2019).
Kustadi Arinta. (2002). Pengantar Akutansi Pemerintah. Citra.
Laporan Keuangan BPKH tahun 2021. (n.d.).
M. Nailul. (2019). Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari’ah (Tafsir Ayat Investasi). An-Nawa:Jurnal Studi Islam, Vol 1 No 2, 107–122.
Murtadho, A. (2014). Pensyari’Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah Fi Al-Iqtishad. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 1–16. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763
Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 5(2), 212.
Nidjam, A. (2015). Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis. Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 28(3), 351–532.
Peraturan Pemerintah RI. (2018). Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018.
PuskesHaji Kemkes. (2020). BER-HAJI DAN BER-UMRAH DI MASA PANDEMI COVID-19. Www.Puskeshaji.Kemkes.Go.Id.
Sarwat, A. (2011). Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji. DU Publishing.
Supriyanto, E. B. (2021). Laporan Keuangan BPKH tahun 2020.
Witjacsono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprapto, E. (2019). Investasi keuangan haji bpkh. In Investasi BPKH (2nd ed.). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang alokasi dana investasi haji
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji & umrah
Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata metode dan bentuk investasi keuangan haji.
Pasal 1 Peraturan Mentri Agama No. 20/ 2016 tentang daftar tunggu
Downloads
Published
Issue
Section
License
International Conference on Islamic Economic diterbitkan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License / CC BY 4.0 Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun, menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Penulis atas ciptaan asli.
